I

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

335 books found

Books by Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang kelurahanIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 6h 4m

Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang kelurahan

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

2005364 pp.
Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerahIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 6h 14m

Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

1945374 pp.
Organisasi & tata kerdja Departemen Dalam NegeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 2h 50m

Organisasi & tata kerdja Departemen Dalam Negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

1971170 pp.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2010 tentang sistem informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan pedoman satuan polisi pamong praja (Satpol PP)Indonesia. Departemen Dalam Negeri
⏱ 4h 56m

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2010 tentang sistem informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan pedoman satuan polisi pamong praja (Satpol PP)

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

2010296 pp.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 1981 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam NegeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 5h 24m

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 1981 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

1981324 pp.
Kebidjaksanaan politik dalam negeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 51m

Kebidjaksanaan politik dalam negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

196951 pp.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 4h 31m

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

2009271 pp.
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 910/3316/PUOD, tanggal 7 Oktober 1998, perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan DaerahIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 40m

Surat Menteri Dalam Negeri nomor 910/3316/PUOD, tanggal 7 Oktober 1998, perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

199840 pp.
Pokok-pokok pikiran penyempurnaan UU no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan DaerahIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 1h 34m

Pokok-pokok pikiran penyempurnaan UU no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

200394 pp.
Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerahIndonesia. Departemen Dalam Negeri
⏱ 3h 52m

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan petunjuk teknis jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

2015232 pp.
Beberapa pemikiran sekitar penghayatan kesatuan bangsaIndonesia. Departemen Dalam Negeri

Beberapa pemikiran sekitar penghayatan kesatuan bangsa

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

1978No page data
Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 650/989/IV/Bangda tgl. 5 Juni 2000 tentang pedoman umum penyusunan program dasar pembangunan perkotaan (PDPP)Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 28m

Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 650/989/IV/Bangda tgl. 5 Juni 2000 tentang pedoman umum penyusunan program dasar pembangunan perkotaan (PDPP)

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

200028 pp.
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan nomor 46 tahun 1988, nomor KM 73 tahun 1988 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan PontianakIndonesia. Departemen Dalam Negeri.

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan nomor 46 tahun 1988, nomor KM 73 tahun 1988 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pontianak

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

1990No page data
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 2003 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan provinsiIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 32m

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 2003 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

200332 pp.
Propinsi DjambiIndonesia. Departemen Dalam Negeri.
⏱ 20m

Propinsi Djambi

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

196820 pp.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah

Indonesia. Departemen Dalam Negeri.

1997No page data
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan, dan pengendalian blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipilIndonesia. Departemen Dalam Negeri
⏱ 1h 5m

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan, dan pengendalian blangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

200365 pp.
Proses kegiatan perencanaan Departemen Dalam NegeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri
⏱ 2h 40m

Proses kegiatan perencanaan Departemen Dalam Negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

1979160 pp.
Rentjana operasionil bidang tugas Departemen Dalam NegeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri
⏱ 13m

Rentjana operasionil bidang tugas Departemen Dalam Negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri

196813 pp.
Mekanisme kegiatan perencanaan Departemen Dalam NegeriIndonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Perencanaan
⏱ 1h 29m

Mekanisme kegiatan perencanaan Departemen Dalam Negeri

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Perencanaan

198089 pp.